Landasan Hukum Mengemukakan Pendapat
Pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturtentang kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah berikut.
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 28 E Ayat 3
a Pasal 28: Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
b. Pasal 28 E Ayat 3: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. Ketetapan MPR Rl No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
a. Pasal 14: Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.
b. Pasal 19: Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
a. Pasal 23 Ayat 2: Setiap orang berhak mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memerhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
b. Pasal 24 Ayat 1: Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-
maksud damai.
c. Pasal 25: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. UU Rl No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
a. Pasal 2 Ayat 1: Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Pasal 2 Ayat 2: Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
c. Pasal 9 Ayat 1: Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.
d. Pasal 9 Ayat 2: Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum, kecuali:
1) Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek vital nasional.
2) Pada hari besar nasional.
e. Pasal 9 Ayat 3: Pelaku dan peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Bentuk-bentuk Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain berikut.
1. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai, adalah penyampaian pendapat dengan cara arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas, adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas, terbuka, dan tanpa tema tertentu.
Cara yang dapat ditempuh dalam mengemukakan pendapat antara lain berikut.
1. Lisan, yaitu dengan suara atau ucapan, misalnya dengan pidato, diskusi, wawancara, dan Iain-Iain.
2. Tulisan, yaitu dengan memakai alat media, berupa koran, majalah, spanduk, dan Iain-Iain.
Adapun metode dalam penyampaiannya dapat dibedakan dengan cara berikut.
1. Langsung, yaitu penyampai pendapat langsung menyampaikan idenya kepada penerima.
2. Tidak langsung, yaitu penyampai pendapat dapat mengemukakan pendapatnya melalui perantara.
Pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturtentang kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah berikut.
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 28 E Ayat 3
a Pasal 28: Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
b. Pasal 28 E Ayat 3: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. Ketetapan MPR Rl No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
a. Pasal 14: Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.
b. Pasal 19: Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
a. Pasal 23 Ayat 2: Setiap orang berhak mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memerhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
b. Pasal 24 Ayat 1: Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-
maksud damai.
c. Pasal 25: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. UU Rl No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
a. Pasal 2 Ayat 1: Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Pasal 2 Ayat 2: Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
c. Pasal 9 Ayat 1: Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.
d. Pasal 9 Ayat 2: Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum, kecuali:
1) Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek vital nasional.
2) Pada hari besar nasional.
e. Pasal 9 Ayat 3: Pelaku dan peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Asas Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat dilaksanakan berlandaskan pada
1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2. asas musyawarah mufakat,
3. asas kepastian hukum dan keadilan,
4. asas proporsionalitas,
5. asas manfaat.
Tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah berikut.
1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang berkonsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kualitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan kelompok.
Kemerdekaan mengemukakan pendapat dilaksanakan berlandaskan pada
1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2. asas musyawarah mufakat,
3. asas kepastian hukum dan keadilan,
4. asas proporsionalitas,
5. asas manfaat.
Tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah berikut.
1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang berkonsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kualitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan kelompok.
Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain berikut.
1. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai, adalah penyampaian pendapat dengan cara arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas, adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas, terbuka, dan tanpa tema tertentu.
Cara yang dapat ditempuh dalam mengemukakan pendapat antara lain berikut.
1. Lisan, yaitu dengan suara atau ucapan, misalnya dengan pidato, diskusi, wawancara, dan Iain-Iain.
2. Tulisan, yaitu dengan memakai alat media, berupa koran, majalah, spanduk, dan Iain-Iain.
Adapun metode dalam penyampaiannya dapat dibedakan dengan cara berikut.
1. Langsung, yaitu penyampai pendapat langsung menyampaikan idenya kepada penerima.
2. Tidak langsung, yaitu penyampai pendapat dapat mengemukakan pendapatnya melalui perantara.
6. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Tata cara penyampaian pendapat di muka umum ada 3 antara lain :
secara lisan antara lain : dengan pidato, dialog, diskusi
secara tulisan antara lain dengan petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk
lain-lain misalnya sikap membisu dan mogok makan
Tata cara penyampaian pendapat di muka umum ada 3 antara lain :
secara lisan antara lain : dengan pidato, dialog, diskusi
secara tulisan antara lain dengan petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk
lain-lain misalnya sikap membisu dan mogok makan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar